Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Bagi Industri Hijau
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki komitmen untuk merealisasikan pembangunan yang berkepanjangan lewat penguatan ide circular economy lewat industri hijau. Cara ini adalah realisasi dari Ketentuan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang arahkan kebijaksanaan kenaikan nilai lebih ekonomi.
Keunggulan Ayam Great Brazilian
"Dalam usaha pemakaian sumber daya berkepanjangan serta perolehan pembangunan berkepanjangan, Kemenperin meningkatkan ide circular economy berbentuk kebijaksanaan Industri Hijau untuk menjaga nilai produk agar dipakai berulang-ulang tanpa ada membuahkan sampah lewat pekerjaan recycle, reuse, atau remanufacture," kata Kepala Tubuh Riset serta Peningkatan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Doddy menerangkan, ide circular economy bukan hal yang baru buat Indonesia, sebab semenjak enam tahun kemarin lewat penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kemenperin sudah memutuskan salah satunya arah untuk merealisasikan industri yang mandiri, berkapasitas saing, serta maju, dan ke arah industri hijau.
"Satu perusahaan industri dapat disebutkan untuk industri hijau bila dalam proses produksinya sudah memprioritaskan usaha efektivitas serta efisiensi pemakaian sumber daya dengan cara berkepanjangan. Hingga dapat menyesuaikan pembangunan Industri dengan kelestarian peranan lingkungan hidup dan bisa memberi faedah buat warga" tuturnya.
Untuk bentuk pernyataan pemerintah pada industri yang sudah penuhi Standard Industri Hijau (SIH), perusahaan akan diberi Sertifikat Industri Hijau yang diberi oleh Instansi Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). SIH yang diputuskan oleh Menteri Perindustrian berisi persyaratan berkaitan usaha efektivitas serta efisiensi sumber daya.
Contohnya, mengenai penataan batas rasio pemakaian bahan baku, mengonsumsi peggunaan energi panas serta listrik, mengonsumsi pemakaian air, menggerakkan pekerjaan reduce, reuse, serta recycle. Selanjutnya, menggerakkan pemakaian energi terbarukan, dan mengendalikan batas tingkat kesempurnaan performa perlengkapan produksi lewat perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE).
Selanjutnya, untuk memberikan dukungan pelebaran implikasi industri hijau di tanah air, sekarang ini Kemenperin sedang membuat proses saranai stimulan untuk industri hijau. Saranai itu adalah mandat dari Ketentuan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengenai Pendayagunaan Industri, yang mengatakan jika pemerintah bisa memberi sarana baik berbentuk fiskal atau non-fiskal.
Dalam pengaturan stimulan fiskal industri hijau, lanjut Doddy, faksinya sudah memetakan tipe stimulan yang sudah digunakan oleh industri sampai sekarang ini. "Saat ini sedang berjalan pengaturan tentang Keuntungan Biaya Analysis (BCA) serta kelayakan dari pemberian stimulan fiskal industri hijau yang diinginkan membuahkan justifikasi yang kuat untuk pemberian stimulan industri hijau ke industri yang sudah memperoleh sertifikat industri hijau," paparnya.
Salah satunya tipe saranai yang sudah diberi pemerintah ialah saranai pembiayaan proses sertifikasi industri hijau. Semenjak tahun 2017-2019, sekitar 31 perusahaan industri sudah memperoleh sarana itu. "Tahun ini kami akan meneruskan program saranai pembiayaan itu untuk 15 perusahaan, serta akan kembali lagi dianggarkan untuk tahun 2021. Hal itu adalah bukti loyalitas kami untuk memberikan dukungan perusahaan industri mengaplikasikan industri hijau," tegasnya.
